Foto:
Banjarmasin (ANTARA) - Polda Kalimantan Selatan (Kalsel) bersama Lembaga
 Study Vinus (LSV) Kalsel menggelar kegiatan diskusi panel bersama 
organisasi kemasyarakatan dan pemuda (OKP), lembaga swadaya masyarakat 
(LSM) dan masyarakat guna menciptakan pemilihan kepala daerah (pilkada) 
di provinsi setempat yang aman dan nyaman.
"Diskusi ini bertujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam 
mewujudkan pilkada yang aman dan nyaman di Kalsel," kata Kasubdit 
Politik Direktorat Intelkam Polda Kalsel AKBP Soetrijono di Banjarmasin,
 Jumat.
Polda Kalsel, kata dia, siap mengawal dan mengamankan pesta demokrasi 
Pilkada Serentak 2024 dan mengajak seluruh elemen masyarakat terlebih 
khusus generasi milenial agar dapat menjadi pelopor demokrasi.
Soetrijono mengatakan usai diskusi tersebut generasi milenial dapat 
menjadi pelopor demokrasi di Kalsel guna terpilihnya kepala daerah yang 
berkualitas dan dapat meneruskan pembangunan daerah demi terwujudkan 
kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.
Selain itu, kata dia, juga agar masyarakat suka cita dalam menyambut 
pilkada dan tidak perlu saling melempar ujaran kebencian, menyebarkan 
hoaks atau berita bohong dan memprovokasi ataupun terprovokasi.
"Mari dalam pelaksanaan pilkada yang berlangsung pada 27 November 2024 
nanti kita utamakan kerukunan, persatuan dan kesatuan jadi pesta 
demokrasi ini sebaik mungkin dan berjalan lancar dan aman," ucapnya.
Sementara itu, Ketua LS Vinus Kalsel M Arifin mengatakan diskusi panel 
ini mengangkat tema "Strategi Kolaboratif antara Pemerintah, 
Penyelenggara Pemilu, dan Masyarakat untuk Menjaga Kamtibmas"..
Bukan itu saja, kata dia, diskusi panel ini juga untuk penguatan upaya 
mencegah politik uang, kampanye hitam, politisasi agama dan antihoaks.
Arifin menjelaskan LS Vinus merupakan kumpulan mahasiswa yg tergabung 
dalam lembaga pemantau pemilu yg sudah terakreditasi dan terstruktur 
dari tingkat pusat hingga ke provinsi dan kabupaten/kota.
"Pentingnya peran serta masyarakat dalam mewujudkan pilkada yang aman dan nyaman di Kalsel. Pilkada bukan sekadar untuk memilih pemimpin, namun sebuah proses demokrasi untuk menguji komitmen, keadilan, kejujuran dan keterbukaan," ujarnya.
Selain itu, ucapnya, peran pemerintah sebagai pengendali kebijakan 
publik untuk menciptakan kamtibmas, dan penyelenggara pemilu bertanggung
 jawab penuh untuk menjamin transparansi demokrasi pemilu.
"Semua elemen masyarakat harus menolak segala bentuk kecurangan politik seperti money politics, kampanye hitam, politisasi agama dan penyebaran hoaks," tegasnya.
Sementara itu, materi diskusi yang disampaikan dalam kegiatan tersebut yakni tahapan Pilkada 2024 yang sedang berjalan dan peta pasangan calon (paslon) yang telah mendaftar sebagai bakal paslon kepala daerah.
Selanjutnya, peran milenial sangat penting dalam Pilkada 2024, karena 
jumlah pemilih milenial sebanyak 50 persen dari jumlah dalam daftar 
pemilih tetap (DPT), sehingga akan menjadi target oleh paslon untuk merebut dukungan mereka.
Materi berikutnya, jterkait fungsi Bawaslu dalam mengawasi pelaksanaan 
Pilkada 2024 yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat, pencegahan dan 
penindakan terhadap pelanggaran pemilu. Politik yang dikendalikan oleh oligarki dan demokrasi transaksional yang bisa diperjualbelikan dengan uang, serta kerawanan money politics, politisasi agama, kampanye hitam dan penyebaran hoaks dalam Pilkada 2024.
Arifin mengatakan masukan dari peserta diskusi, di antaranya rekrutmen 
KPPS saat ini perlu dievaluasi karena didominasi oleh peserta lanjut 
usia (lansia) yg kurang profesional dan tidak berkompeten.
Dia juga meminta KPU dan Bawaslu mengadakan forum debat di kampus dengan
 para calon yang akan maju pilkada untuk mengetahui visi misi dan 
program calon.
Selain itu, dia meminta Bawaslu agar benar-benar membuat langkah antisipatif untuk mencegah terjadinya kecurangan Pilkada 2024.
Kegiatan diskusi panel yang berlangsung Jumat
 pagi mulai pukul 09.30-11.30 WITA itu dilanjutkan dengan ikrar 
deklarasi dari peserta diskusi terkait menolak politik uang, menolak 
penyebaran kampanye hitam, menolak politisasi agama, anti hoaks dan siap
 mensukseskan Pilkada Serentak Kalsel 2024.
 
                        
