Seruan reformasi di tubuh Polri kembali mencuat setelah berbagai kasus pelanggaran yang melibatkan anggotanya dalam sepekan terakhir. Namun, di balik dorongan evaluasi ini, muncul pertanyaan besar, apakah ini benar-benar upaya perbaikan institusi, atau justru ada by order untuk kepentingan politik?

Seperti hal nya, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menyebut kasus-kasus yang terjadi sebagai alarm serius bagi Polri. Ia menilai aparat yang seharusnya mengayomi masyarakat justru terlibat dalam berbagai pelanggaran.

Namun, sejauh mana validitas klaim ini jika tidak diiringi dengan data konkret terkait skala permasalahan di internal kepolisian? Apakah insiden yang terjadi dalam sepekan terakhir cukup menjadi dasar untuk menggeneralisasi kinerja seluruh institusi?

Begitu juga dengan, pendiri Lingkar Madani (Lima), Ray Rangkuti, yang mendesak reformasi Polri dan menyarankan Presiden Prabowo Subianto untuk membebastugaskan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Namun, apakah langkah ini realistis tanpa melalui kajian mendalam?

Di sisi lain, perlu dipertanyakan pula apakah berbagai kritik yang dilontarkan benar-benar bertujuan untuk perbaikan institusi atau hanya sekadar menjadi bagian dari tujuan politik tertentu?