Istilah “partai coklat” kembali mengguncang jagat politik nasional usai Pilkada 2024. Tuduhan bahwa institusi Polri terlibat dalam memenangkan kandidat tertentu memicu kontroversi besar, hingga muncul usulan dari politikus Deddy Sitorus PDIP agar Polri tak lagi berada di bawah Presiden, melainkan di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid menyampaikan bahwa ada indikasi terjadi operasi glorifikasi narasi negatif yang saat ini tengah dialamatkan kepada institusi Polri.
Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Habiburokhman merespons informasi yang belakangan beredar ihwal adanya keterlibatan aparat kepolisian atau Partai Coklat di pelaksanaan Pilkada 2024.
Berbagai pihak menolak keras usulan politisi PDIP yang menginginkan Polri kembali berada di bawah TNI dan Kemendagri. Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Soedeson Tandra, menegaskan penolakan terhadap usulan tersebut. Menurutnya, langkah ini bertentangan dengan prinsip demokrasi modern dan semangat reformasi yang telah tercipta di Indonesia.
